DPRD Rohul Sampaikan 1300 Pokir untuk 2021 dan Diterima Sekda Abdul Haris

11 Feb 2020, 09:06:36 WIB

By Ari Fijri

DPRD Rohul Sampaikan 1300 Pokir untuk 2021 dan Diterima Sekda Abdul Haris
Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, menyerahkan bundelan Penyampaian Pokir Anggota DPRD Rohul 2021 diterima Sekda H.Abdul Haris saat paripurna penyampaian pokir

PASIR PENGARAIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul), menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk tahun anggaran 2021, Senin (10/2/2020).

Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, ST, dihadiri Sekda H.Abdul Haris Lubis, S.Sos, M.Si, perwakilan Kepala OPD, Sekwan Drs. Budhia Kasino dan Anggota DPRD memenuhi kuorum sesuai laporan protokoler Sekwan DPRD.

Usai membuka Paripurna Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap pokir hasil reses DPRD yang disampaikan Pimpinan Paripurna Novliwanda Ade Putra.

Ketua DPRD menyampaikan pokir hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang jadi agenda rutin tahunan dan diamanatkan dalam peraturan Pemerintah.

"Dokumen pokir DPRD Rohul menempati posisi yang sangat strategis untuk menjadi dasar dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rohul pada tahun 2021 mendatang," kata Novliwanda.

Dikatakan Novliwanda lagi, ada 1.300 lebih Pokir seluruh Anggota DPRD Rohul dari Dapil masing-masing yang didapat dari risalah dan rapat dengar pendapat ataupun dari kunjungan ke daerah-daerah dapilnya masing-masing.

"Harapan kami, apa yang telah disampaikan tadi melalui Forum Paripurna sebagai salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Rohul dalam menyusun rencana pembangunan di Rohul untuk RPJMD tahun 2021 mendatang,"

"Termasuk persoalan yang paling dibutuhkan masyarakat infrastruktur dan persoalan ekonomi ini yang menjadi konsen atau yang menjadi harapan dari masyarakat,"katanya.

Baca Juga :

Ditegaskannya, bagaimana kedepan peningkatan infrastruktur, ekonomi masyarakat di desa-desa, menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Rohul ekonomi khususnya terhadap komoditi komoditi terbesar di Rokan Hulu bagaimana harga karet harga kelapa sawit.

Apabila memang ini menjadi kewenangan pemerintah di tingkat nasional misalnya ini juga agar disampaikan kepada pemerintah pusat terhadap kendala dan persoalan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke pemerintah pusat.

"Kepada pemerintah dalam hal ini tugas DPRD menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat, inilah usulan dari masyarakat soal nanti pendekatan-pendekatan yang lain juga akan ada banyak dalam sistem perencanaan nasional, beberapa proses perencanaan ada Politis, teknokrat; (partisipatif dan top-down dan seterusnya" ucap Novliwanda..

Tentunya itu menyesuaikan dari program kerja RPJMD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam 5 tahun ini akan berakhir tahun ke-5, apa saja yang belum tercapai dan apa saja yang sudah tercapai tentu bagian DPRD bagian dari pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu ini diselaraskan nanti terhadap program-program pemerintah.

"Harapan kami yang disampaikan ini jadi catatan bagi pemerintah dalam merumuskan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2021,” jelas Ketua DPRD Rohul dari Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, Sekda Abdul Haris mewakili Bupati Sukiman mengatakan, apa yang disampaikan dalam pokir DPRD Rohul akan menyempurnakan rancangan awal RKPD Pemkab Rohul pada tahun 2021 yang akan disusun, sesuai dengan orientasi proses perencanaan pembangunan daerah.

"Semua Pokir yang sudah disampaikan, nantinya Tim dari Bappeda Pemkab Rohul yang menindaklanjuti sesuai prioritas dari Pokir Anggota DPRD Rokan Hulu, karena Pokir DPRD Rokan Hulu pada tahun 2021 mendatang ini, sama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Rohul, " sebut Sekda Abdul Haris. (Fjr)

Rekomendasi Untuk Anda