BPKAD Rohul Lakukan Evaluasi Proses Transaksi Non Tunai

16 Apr 2018, 09:09:32 WIB

By Ari Fijri

BPKAD Rohul Lakukan Evaluasi Proses Transaksi Non Tunai
Ilustrasi transaksi non tunai

Rohultoday.CO - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/S, tentang implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terhitung Januari 2018, sudah menerapkan pola transaksi non tunai untuk semua teknis pembayaran atau pengeluaran. Artinya, semua proses pembayaraan yang dananya dibebankan melalui APBD Rohul 2018, sudah berjalan melalui transfer ke rekening. Seluruh pengeluaran tidak lagi dibayarkan secara manual atau cas money.

Mulai dari pembayaran gaji ASN, honorer, belanja barang dan jasa, belanja modal. Pemkab sudah terapkan sistim transaksi non tunai.

?Alhamdulillah kita sudah terapkan pembayaran Non Tunai diawal tahun 2018, dengan berlandaskan Inpres dan diturunkan dengan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2018,?

?Namun dalam pelaksanaannya di triwulan pertama, memang ada beberapa kendala yang dialami oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rohul,?? kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul Jaharudin MM didampingi Sekretarisnya Suharman.S.Pi, Jumat (13/4/2018), terkait pelaksanaan pola pembayaran non Tunai di lingkungan Pemkab Rohul.

Katanya, dari rapat evaluasi pembayaran non tunai, ada sejumlah kendala yang dialami pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. Pihaknya selaku pengelolaan keuangan daerah telah melakukan rapat pemantauan dan evaluasi terhadap beberapa pelaksanaan nontunai yang ada di OPD Rohul.

Dalam evaluasi bersama OPD tersebut, bermacam-macam persoalan yang disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan OPD.

??Kita sudah himpun lebih dari 20 persoalan yang disampaikan OPD Rohul. Namun, dari berapa persoalan itu, telah dicarikan solusinya. Memang dari awal, dalam Perbup Nomor 61, membuat kebijakan dalam transaksi non tunai, ada pengecualian. Maksimal pembayaran Rp1 juta bisa dibayarkan dengan pola tunai,?? jelasnya.

Baca Juga :

Setelah melihat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan beberapa bentuk belanja daerah yang telah dituangkan kedalam DPA OPD Rohul, ada beberapa belanja yang tidak bisa dilaksanakan dengan pola non tunai.

Lalu, ada berapa jenis belanja yang harus kita laksanakan dengan pola tunai. Kita akan merevisi Perbub tersebut, untuk mengakomodir belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan secara non tunai. Dicontohkan Jaharuddin, untuk pembelian bahan bakar minyak untukmesin Genset.

Sebagai penopang sumber energi listrik di kantor pemerintahan. Disamping sudah teraliri listrik PLN, kantor pemerintahan di Rohul masih ditopang oleh Mesin genset untuk penerangan listrik

??Mengakomodir kebutuhan itu, kita telah koordinasi dengan pihak SPBU, mereka tidak bisa menerima secara transfer, tetap langsung (tunai). Sehingga kita merevisi Perbub, mungkin akan menaikkan nilai uang tunai dari Rp1 juta kemungkinan menjadi Rp3 juta sampai 5 juta maksimal,?? tuturnya.

Mengantisipasi pelaksanaan pola Non tunai tahun 2018 lanjutnya, BPKAD Rohul selaku koordinator akan mengevaluasi setiap triwulan pelaksanaan non tunai, untuk bagaimana pola non tunai berjalan dengan baik, agar dikedepan tidak ada persoalan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,?? ujarnya kedepan pasti ada lagi kendala yang dihadapi OPD Rohul dalam pelaksanaan transaksi non tunai. (Mds)

Rekomendasi Untuk Anda