Belanja Dana Desa, 5 persen Desa di Rohul belum Setorkan Pajak

09 Agu 2019, 08:54:48 WIB

By Ari Fijri

Belanja Dana Desa, 5 persen Desa di Rohul belum Setorkan Pajak
Rapat Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pajak

PASIR PENGARAIAN - Diperkirakan lima persen dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), saat ini tidak menyetor kewajiban pajaknya dari kegiatan pengeluaran bantuan dana Dana Desa (DD).

Hal ini terungkap saat Evaluasi Pemenuhan Kewajiban dan Edukasi Perpajakan Dana Desa, diprakarsai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang (KPP) di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, Kamis (8/8/2019).

Kegiatan evaluasi dibuka oleh Bupati Rohul H Sukiman, diwakili oleh Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Administrasi Desa (PMPD) Kabupaten Rohul Margono, yang dihadiri oleh para Camat dan Kepala Desa se Rohul.

Baca Juga : Babinsa dan Bhabinkamtibmas publikasikan Maklumat Kapolda Terkait Karlahut

Kepala KPP, Pratama Bangkinang Verizal Suryadi, mengatakan lembaganya hanya menyiapkan administrasi berapa banyak setoran pajak yang telah dimasukkan ke kas daerah dan dibukukan.

Dari sana, KPP Pratama Bangkinang melakukan evaluasi terhadap setoran pajak belanja honorer dan dan belanja barang dari bantuan Dana Desa yang disediakan pemerintah dari APBN setiap tahun.

"Kami berharap, agar pajak belanja atas Dana Desa yang dibayarkan akan sama atau sesuai dengan biaya yang dibuat oleh pemerintah Desa," kata Verizal.

Bilan dibandingkan dengan 2018 dengan 2019, Verizal mengatakan, seharusnya setoran pajak dari bantuan Dana Desa, apakah PPH (21), PPH (22) dan PPN, relatif stabil setiap tahun. Dan jika tidak stabil, pasti ada sesuatu dan perlu dievaluasi.

Baca Juga :

Baca Juga : Disnakbun Rohul Lakukan Pengecekan hewan Kurban

"Jika sekarang kecil dibandingkan tahun lalu, nah tentu saja, ada sesuatu yang harus kita evaluasi dan periksa kembali. Nanti, orang yang memeriksa Bagian Keuangan akan memeriksa berapa banyak pengeluaran dan pajak sesuai dengan tarif saat ini "katanya.

Melihat fakta-fakta tersebut, Verizal melanjutkan, KPP Pratama Bangkinang akan mengetahui kenaikan atau penurunan pembayaran pajak atas biaya Dana Rakyat yang dibuat oleh pemerintah Desa.

Evaluasi dilakukan, Verizal mengatakan, secara umum, kewajiban untuk mengurangi pajak belanja Dana Desa telah dilakukan oleh desa, tetapi ada beberapa desa yang masih memiliki alias nol yang belum disetor.

Baca Juga : Kunjungi Rohul, Turis asal Jepang Kagumi Wisata Danau Sipogas

"Yang masih nol tidak banyak, jadi dari 139 desa, jika kita benar-benar mengevaluasinya, mungkin 95 desa akan melakukan pemungutan dan penyetoran secara formal, hanya secara material kita harus mengevaluasi lagi," jelasnya.

Verizal menambahkan, untuk evaluasi pengumpulan dan penyetoran pajak, tentu saja, desa akan melakukannya sendiri dan akan langsung diawasi oleh departemen terkait, dalam hal ini Kantor PMPD Kabupaten Rohul.

Verizal mengharapkan pemerintah desa untuk menyetor pajak pada keadaan setiap pengeluaran menggunakan anggaran bantuan Dana Desa, sehingga bantuan terus meningkat setiap tahun. (Fjr)

Rekomendasi Untuk Anda