Bawaslu Riau Akui Panwascam di Rohul Kewalahan Tertibkan APK

19 Feb 2019, 08:09:46 WIB

By Ari Fijri

Bawaslu Riau Akui Panwascam di Rohul Kewalahan Tertibkan APK
Ilustrasi alat peraga pemilu (APK)

PASIR PENGARAIAN, Rohultoday.ID - Koordinator Divisi SDM‎ dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Hasan mengakui Panwaslu Kecamatan‎ hingga kini kewalahan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK), termasuk di Kabupaten Rokan Hulu ( Rohul ).

Itu ditegaskan Hasan, usai Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rohul, tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu" di Sapadia Hotel Pasir Pangaraian, Senin (18/2/2019).

Dalam rapat itu, juga dihadiri Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir beserta seluruh Komisioner Bawaslu Rohul, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rohul dan sejumlah Komisioner Bawaslu Riau.

Hasan usai rapat mengatakan, Bawaslu Riau meyakini bahwa jajaran Bawaslu sampai Panwaslu Kelurahan/ Desa‎(PKD‎)‎ sudah siap lakukan pengawasan, mulai kampanye hingga hari H Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Disebutnya, dari jajaran Bawaslu tetap melakukan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), karena khususnya untuk regulasi itu kan ada yang sudah diterbitkan dan yang belum, baik itu PKPU yang sudah dan belum ditertibka‎n oleh KPU.

"PKPU juga ada beberapa yang sudah ditertibkan‎, ada yang nantinya hingga hari H yang akan diterbitkan kembali, termasuk dari Badan Pengawas Pemilu juga melakukan itu," tegasnya.

"Itu jadi kewajiban kami  sebagai Bawaslu, melakukan peningkatakan kapasitas, karena teman-teman di lapangan (Panwaslu Kecamatan) isibukkan untuk melakukan pengawasan kampanye, jadi mungkin tidak sempat untuk membaca dan seterusnya," tambahnya.

Juga diakui Hasan lagi, dimana kendala yang dialami Bawaslu kabupaten/ kota dan Panwaslu Kecamatan masih berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye (APK), karena aturan berbeda dengan Pemilu sebelumnya.

Baca Juga :

“Untuk APK kan sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan di KPU, karena itu menjadi kewenangan KPU‎ melalui PKPU itu," ungkapnya.

"Kemudian juga harus berlaku adil kepada seluruh peserta Pemilu, termasuk kepada Caleg-Caleg meski mereka bukan peserta Pemilu karena mereka membutuhkan informasi," katanya.

Ungkap Hasan, Panwaslu kecamatan masih mengalami kewalahan, seperti penertiban APK ada oknum Caleg yang tidak mau tahu yang memasang APK di tempat dilarang, seperti di pohon, tiang listrik‎, dan tempat lainnya.

"Setelah dibuka ditertibkan, tiba-tiba datang lagi Caleg lain mungkin memasang‎nya kembali. Ini yang membuat kewalahan teman-teman kita di lapangan," ungkap Hasan.

Kemudian, Hasan juga mengingatkan, untuk tidak memasang APK atau mobil branding di kendaraan plat merah dan plat kuning.

"Kalau plat hitam sebenarnya ada aturannya di PKPU," ucap Hasan dan mengatakan bila ada mobil branding di kendaraan plat merah dan plat kuning, tentunya Bawaslu akan melakukan penertiban melibatkan Dishub dan Satpol PP.

‎Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir mengatakan‎ sejauh ini untuk laporan pelanggaran kampanye Pemilu belum ada. Namun, hasil pengamatan melekat ada beberapa dugaan temuan pelanggaran di tahapan kampanye.

Kemudian, bila sudah mengarah terhadap tindak pidana Pemilu tentunya akan diselesaikan di Sentra Gakkumdu. Salah satunya, indikasi money politic yang diduga dilakukan beberapa Caleg.

"Kita sudah telusuri investigasi, kemudian berdasarkan hasil temuan kawan-kawan kecamatan lalu dibahas di Sentra Gakkumdu, sudah kita finalisasikan," ungkapnya.

Tambah Fajrul, hingga per Januari‎ 2019, Bawaslu Rohul dan Panwaslu Kecamatan telah menertibkan sekira 553 APK di 16 kecamatan yakni spanduk, umbul-umbul, dan baliho. (Fjr)

Rekomendasi Untuk Anda