70 ASN di Rohul Ikut Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

09 Sep 2019, 09:00:23 WIB

By Aisha Farhana

70 ASN di Rohul Ikut Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Ilustrasi pengadaan barang dan jasa

PASIR PENGARAIAN - 70 pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dari perwakilan masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dil lngkungan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Rohul, Jumat (6/9/3019), ikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa tingkat dasar.

Ujian sertifikasi ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk terus melakakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Rohul dalam mengelola pengadaan barang jasa Pemerintah.

Dikatakan Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Rohul, Muhardan Zulfatoni SSTP, Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa telah dimulai 26 Agustus hingga 6 September 2019.

Baca Juga : Ketua Bhayangkari Polda Riau Santuni Anak Yatim dan Gelar Donor Darah di Rohul

Para ASN sebelum mengikuti ujian, peserta mengikuti Diklat pembelajaran online secara mandiri, tatap muka selama dua hari 4-5 September lalu.

‘’Hari ini rangkaian akhir, ke 70 peserta mengikuti Ujian Sertifiksi Pengadaan barang dan Jasa tingkat Dasar yang dilaksanakan oleh LKKP.”

“Sampai petang ini kita belum mendapatkan hasil laporan, berapa jumlah peserta yang lulus mengikuti ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa ini, karena ujiannya secara online dan diketahui hasilnya oleh peserta saat itu juga , mereka lulus atau tidak, " katanya.

Diakuinya, saat ini dari 6000 an ASN di Pemkab Rohul, baru 179 orang yang sudah mempunyai sertifikat pengadaan barang dan Jasa tingkat Dasar. Sementara ASN wajib mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.

‘’Penggunaan anggaran pada masing-masing OPD sudah seharusnya mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan (PP)," jelas Muhardan.

Baca Juga :

Baca Juga : Disnakbun Rohul dan Tim Gabungan akan Tertibkan TPH Ilegal

Sesuai Perpres itu, tambah Muhardan, PPK, Pokja pemilihan/pejabat pengadaan wajib memiliki kompetensi sampai dengan 2023.

Setiap ASN yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pemangku kepentingan terkait. (Ais)

Rekomendasi Untuk Anda