4 TPH di Rambah Disidak Disnakbun Rohul

14 Sep 2019, 15:22:24 WIB

By Ari Fijri

4 TPH di Rambah Disidak Disnakbun Rohul
Petugas Disnakbun Rohul, bersama dengan tim gabungan, memeriksa TPH ilegal di Kecamatan Rambah.

PASIR PENGARAIAN - Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sidak 4 Tempat Pemotongan Hewan (TPH) di Kecamatan Rambah.

Sidak dilaksanakan pada, Kamis (12/12) 09/2019). Sidak yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) Disnakbun Rohul Harianto, Kapolsek Rambah, IPDA P. Simatupang dan staf, Kepala UPTD Poskeswan dan Rumah Potong Hewan (RPH) Rambah dan Rambah Samo Doni SPt.

Dimulai pasar daging di Pasar Modren Kampung Padang, diikuti oleh TPH di Simpang Tugu, Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Utara dan TPH di Desa Tanjung Belit.

Baca Juga : Satpol PP dan Damkar Canangkan Program Rutin Bersih Masjid

Dikatakan Kabid Keswan Disnakbun Rohul, Harianto, inspeksi ini dilakukan dengan tim gabungan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Rohul bisa memastikan kelangsungan hidup dan kesehatan daging.

Dari Sidak, tim gabungan ke empat TPH, Harianto mengatakan, hanya dua TPH yang aktif dalam penyembelihan hewan setiap hari, dan telah sepakat untuk melakukan penyembelihan hewan dalam RPH di desa Sukamaju.

"Nanti akan ada pertemuan lagi dengan pemilik TPH. Intinya adalah bahwa pemilik TPH setuju untuk diarahkan ke RPH, selama semua pemilik TPH melakukan pemotongan hewan di RPH," kata Harianto.

Harianto juga mengatakan dia masih tidak tahu kapan Disnakbun melaksanakan jadwal disiplin untuk TPH di 15 kecamatan lainnya, setelah pemeriksaan mendadak terhadap empat TPH di kabupaten Rambah selesai.

Sementara itu, Kapolres Rohul AKBP Rohul M. Hasyim Risahondua, melalui Kapolsek Rambah, IPDA P. Simatupang, mengatakan tujuan kontrol TPH yang dilakukan oleh tim juga untuk kebaikan bersama.

Baca Juga :

Baca Juga : Pagi ini Rohul diselubungi Asap Tebal, Sekolah Libur

"Tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat kita. Ini telah menjadi ketentuan bahwa penyembelihan hewan harus ada dalam RPH, karena nanti Polri juga akan ada dalam RPH (keamanan)," kata IPDA P. Simatupang

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Kapolsek Rambahmenambahkan, pemotongan hewan harus dilakukan dalam RPH, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012. (Fjr)

Rekomendasi Untuk Anda